MuslimahNews.com, NASIONAL — Dikutip dari beritasatu.com (29/12/2020) pada suatu forum perbincangan daring, pimpinan sebuah parpol mengevaluasi kondisi politik Indonesia yang tengah dikuasai liberalisasi kekuasaan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan partai politik yang berideologi demi memastikan demokrasi mampu menyejahterakan rakyat di tengah hantaman oligarki serta penetrasi neoliberalisme.
Sistem politik dan demokrasi tidak boleh kehilangan roh sistem politik yang dibangun. Semua harus didasarkan oleh Pancasila. Rakyat harus menjadi prinsip utama dalam seluruh implementasi dalam sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pakar Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyatakan, “Tak adanya politik ideologi menjadikan demokrasi tak bisa bekerja di tengah hantaman neolib dan ekonomi global.”
Untuk merespons hal tersebut, aktivis muslimah nasional Ustazah Ratu Erma Rachmayanti dalam wawancara dengan MNews (31/12/2020) menjelaskan mengapa neoliberalisme dapat memenetrasi Indonesia, apa hubungannya dengan globalisasi, serta partai ideologis seperti apa yang mampu menghadapinya. Berikut petikannya.
Ada pernyataan Indonesia menghadapi penetrasi neoliberalisme. Sejauh mana ini berhubungan dengan globalisasi?
Dari pernyataannya itu, seolah ia tidak menyadari politik globalisasi meniscayakan adanya penetrasi ideologi negara adidaya kepada negara lain. Globalisasi sendiri menjadi alat hegemoni Amerika Serikat (AS) untuk menguasai dunia. Untuk itu AS mengekspor demokrasi sebagai sistem politik yang berdasar pada ideologi kapitalisme ke berbagai negara sebagai salah satu strategi penjajahannya.
Dalam buku Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan yang ditulis William Blum, seorang mantan pejabat Kemenlu AS menjelaskan, AS tidak peduli pada apa yang disebut dengan “demokrasi”, sesering apa pun Presiden AS menggunakan kata tersebut setiap kali membuka mulutnya.
Yang mereka pikirkan adalah memastikan negara sasaran memiliki mekanisme-mekanisme politik, keuangan, serta hukum yang sesuai dan ramah terhadap globalisasi korporasi.
—
Apa alasan AS melakukan itu?
Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Ambisi Washington itu, lanjut Blum, bukan didorong oleh tujuan untuk membangun demokrasi yang mendalam ataupun kebebasan, dunia yang lebih adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan ideologi, yakni ideologi kapitalisme.
Harus disadari bahwa ideologi kapitalisme membentuk sekularisme, ide memisahkan agama dari pengaturan politik. Ide ini menjadi pijakan dari solusi masalah dan semua pemikiran lainnya. Ide sekuler berpijak pada konsep kompromi yang mengharuskan adanya anggapan bahwa manusia itu tuan bagi dirinya.
Agar manusia jadi tuan atas dirinya, maknanya ia berusaha memenuhi semua kebutuhannya sesuai pandangannya, tidak ada pihak mana pun di luar dirinya–baik agama maupun yang lainnya—yang bisa mengaturnya, hingga muncullah ide demokrasi.
—
Artinya demokrasi itu berkelindan dengan kapitalisme sekuler. Apakah berhubungan juga dengan liberalisme, Ustazah?
Demokrasi itu tegak di atas pilar liberalisme. Tidak mungkin dihilangkan. Jika liberalisme hilang, robohlah bangunan demokrasi. Hakikat demokrasi seperti inilah yang harus kita pahami.
Karena itu jika dilihat, struktur dan sistem politik Indonesia telah diubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapitalis. Akibatnya, demokrasi liberal justru menggeser demokrasi Pancasila, itu sebuah keniscayaan. Karena liberalisasi menjadi roh dalam sistem demokrasi.
—
Lalu mampukah demokrasi itu menyejahterakan rakyat?
Seruan menguatkan nasionalisme dan ideologi Pancasila sebagai semangat mengembalikan demokrasi Indonesia sesuai Pancasila yang substansinya adalah kesejahteraan, adalah seruan kosong tanpa makna. Tak akan mampu membendung arus liberalisasi ekonomi dan politik global.
Demokrasi itu sendiri, apa pun bentuknya—seperti demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi berkeadilan, dan sebagainya—tidak memiliki jaminan menyejahterakan rakyat. Sebab aturannya sarat dengan kepentingan siapa yang berkuasa.
—
Ada anggapan, parpol bisa mendorong kesejahteraan dalam demokrasi. Mungkinkah Ustazah?
Ide kebebasan telah memunculkan kelompok oligarki yang menunggang pada kekuasaan. Oleh sebab itu, siapa saja yang berasal dari parpol apa pun yang sukses menduduki kekuasaan, selamanya akan ditentukan arah kebijakannya oleh oligarki. Sehingga kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kesamaan kedudukan rakyat di depan hukum, hanya sebuah ilusi.
—
Jika demikian, parpol seperti apa yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan?
Rakyat kita ini sebenarnya memerlukan parpol berideologi Islam yang mengedukasi tentang pemikiran dan hukum-hukum Islam. Sebab dalam hukum syariat Islam terdapat jaminan pemenuhan seluruh kebutuhan umat manusia hingga merasakan kesejahteraan.
Syariat Islam lengkap mengatur seluruh aspek bernegara mulai dari konsep kesejahteraan hingga cara merealisasikannya. Dan pelaksanaan syariat Islam ini memerlukan adanya institusi negara Islam, yakni Khilafah.
Sistem pemerintahan yang dipimpin Khalifah yang akan menjalankan konstitusi negara bersumber dari syariat Islam, dengan birokrasi yang efektif dan efisien, dan kapasitas serta kapabilitas pemimpin yang andal.
—
Bagaimana wujud perjuangan parpol berideologi Islam ini, Ustazah?
Parpol ideologi Islam yang didukung penuh oleh umat akan berjuang mewujudkan tegaknya Khilafah. Harus parpol berideologi Islam–bukan ideologi lain–yang akan membuat kita mampu menghadapi serangan ideologi kapitalis liberal.
Parpol ideologi Islam akan membina umat secara khusus dan umum dengan pemahaman Islam. Sehingga terbentuk opini umum di tengah umat bahwa ide dan hukum Islam adalah solusi persoalan.
Parpol akan mengajak umat untuk melakukan perjuangan politik dengan menghadapi dominasi negara kafir imperialis yang menguasai negerinya. Menghadapi segala bentuk penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer. Membongkar persekongkolan jahat antara negara adidaya dengan penguasa negerinya.
Parpol juga akan memberi nasihat dan kritik serta berusaha mengubah tingkah laku penguasa setiap kali mereka menzalimi hak-hak umat, melalaikan urusan umat, atau menyalahi hukum Islam. Juga melakukan upaya perubahan kekuasaan yang merujuk pada sistem hukum Islam
Hasil dari proses itu adalah umat tidak percaya kepada penguasa yang menerapkan ideologi kapitalisme dan hukum-hukumnya. Kemudian beralih kepercayaannya kepada parpol ideologis yang punya ideologi sahih yaitu Islam, yang sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan kecenderungan umat. Kemudian mau menyerahkan kekuasaan untuk diwujudkan dengan pengangkatan khalifah dan dukungan kepadanya.
—
Berarti parpol berideologi Islam sangat diperlukan ya Ustazah?
Ya, parpol berideologi Islamlah yang diperlukan umat hari ini untuk melepaskannya dari cengkeraman kaum oligarki dan neoliberal. Menuju perwujudan kesejahteraan yang adil dan merata dalam naungan rida Allah SWT sebagai Rabb alam semesta. [MNews/Ruh-Gz]
