Oleh: Imam Nawawi
Kasus demi kasus yang belakangan terjadi di Indonesia, mulai dari meninggalnya mahasiswa karena peluru aparat, kerusuhan di Wamena, hingga kabar penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang (10/10) sungguh patut untuk dilihat secara mendalam dan menyeluruh.
Sebab, langsung atau tidak langsung, situasi seperti itu akan mengakibatkan hadirnya rasa was-was, hingga ketakutan di tengah-tengah kehidupan sosial. Muhammad Imarah dalam bukunya Al-Islam wal Amnu wal Ijtima’i menjelaskan bahwa ketika ketakutan menyeruak di dalam kehidupan umat manusia, maka saat itu sungguh keamanan sedang terkoyak secara serius.
Lebih dari itu, sungguh keamanan akan rapuh dan hancur ketika pemerintah, pemimpin, cenderung memilih kebijakan-kebijakan yang menimbulkan rasa takut dalam kehidupan masyarakat, seperti terus menerus membebani rakyat dengan beragam kewajiban. Semetara di sisi yang lain, fasilitas dan hak publik diabaikan. Dan, pejabat serta aparat negara hidup dalam kemewahan. Diakui atau tidak hal itu akan menjadi bom waktu yang akan menceraiberaikan keamanan yang selama ini terjaga.
Pertanyaannya kemudian apa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dan rakyat secara sinergis untuk memastikan keamanan di negeri ini benar-benar hidup dan memberikan ketenangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertama, penting sekali menghidupkan kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, bagaimana mungkin kejujuran akan hidup dan menjadi warna kehidupan setiap jiwa, terutama kalangan pemimpin dan elit jika kesadaran ke-Tuhan-an tidak eksi di dalam jiwa dan sistem kesadaran mereka.
Dalam hadits Qudsi disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda, “Allah berfirman, ‘Demi kemuliaan-ku, Aku tidak akan menghimpun dua rasa takut pada hamba-Ku, dan Aku tidak akan menghimpun dua rasa aman; jika dia merasa aman dari-Ku di dunia maka Aku akan membuatnya takut pada hari Kiamat, dan jika dia takut kepada-Ku di dunia maka Aku akan membuatnya aman di hari Kiamat.” (HR. Ibn Hibban).
ialam konteks kekinian, pemimpin, pejabat atau siapapun yang dalam kehidupan dunia memang sudah tidak lagi memerhatikan iman, maka kejujuran akan ditanggalkan. Boleh jadi dalam kehidupan fana ini ia akan merasakan kesenangan. Tetapi, disadari atau tidak, semua itu hanyalah jalan tol menuju ketakutan yang sejati. Saat itu menjadi pilihan hidup seseorang, berdusta, korupsi, dan menyalahgunakan kewenangan akan terasa indah dalam pandangan hidupnya.
Kedua, mewujudkan sistem dan mekanisme pemerintahan yang dapat memastikan terjaminnya keamanan kehidupan sosial masyarakat yang meliputi keamanan manusia atas penghidupannya. Kemudian keamanan atas diri, kebebasan, dan kehormatan yang telah Allah tetapkan. Keamanan atas kehidupan privasi jiwa manusia yang memberikan kebahagiaan dan ketenteraman dalam lingkup pribadi, seperti keluarga, keturunan dan nama baik. Selanjutnya keamanan atas agamanya yang merupakan rambu-rambu petunjuk jalan dan tujuan manusia dalm hidup ini.
Pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama mestinya senantiasa mampu bersinergis secara konkret dan terbuka di dalam mendorong lahirnya kemanan bagi masyaakat dalam hal mata pencaharian, seperti di Wamena. Kemudian jaminan keamanan atas siappun rakyat yang mengemukakan aspirasi, hingga perlindungan privasi yang kini berupa data pribadi di era media sosial. Ketika hal ini tidak disadari, maka keamanan negeri ini lambat laun akan rapuh dan punah.
Dalam bahasa Muhammad Imarah, “Selama tidak terwujudkan keamanan sosial terhadap kebutuhan primen dan sekunder manusia maka tidak ada keteraturan masalah dunia dan karenanya tidak ada pula keteraturan agama.
Dengan kata lain, apabila pemerintah ingin mengatasi problem distrust yang nampaknya terus berkembang di tengah masyarakat, dan krisis sosial yang telah terjadi dan potensial terulang tidak dapat semata-mata disolusikan dengan pendekatan militer, teap juga pendekatan pemberdayaan, memanusiakan manusia secara utuh, dan menjamin keamanan sosial bagi masyarakat. Dan, tidak kalah penting adalah kejujuran.
Ketiga, pemerataan pembangunan. Manusia mudah sekali terperosok dalam konflik karena belum hadirnya pemerataan pembangunan, sehingga sebagian merasa tidak diperlakukan adil dan bijaksana. Akibatnya mereka cenderung menolak bahkan menentang secara frontal dan sangat mudah terprovokasi. Terlebih secara jelas falsafah negara kita menghendaki yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, menguatkan tali persaudaraan. Sebuah ungkapan yang amat tidak penting dan begitu melukai dalam hubungan persaudaraan ketika ada sebagian saurdara se-Tanah Air yang dalam kondisi kesulitan karena dampak musibah bencana alam, lantas ada yang mengatakan bahwa mereka menjadi beban bagi sesama. Hal seperti ini akan memutus tali persaudaraan sekaligus menyulut api permusuhan, yang bisa jadi akan berdampak pada perpecahan dan pertikaian.
Kelima, keteladanan. Sungguh, konflik, pertikaian, dan beragam problem kemasyarakatan ternyata dapat dicegah sejak dini dengan keteladanan para pemimpin, terutama sikap teguh dan komitmennya di dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, baik secara hukum, ekonomi, politik, dan seluruh dimensi kehidupan yang menyangkut hidup orang banyak. Tidak ada sedikit pun ruang dalam hati dan pikirannya untuk mengedepankan kepentingan diri dan keluarga.
Dan, sejarah telah memaparkan secara terang benderang kepada kita semua, bahwa keamanan sosial masyarakat akan tercipta manakala para pemimpin memang memiliki ilmu, komitmen pada keadailan, dan takut kepada Allah SWT. Ketika itu hadir dalam hati dan pikiran seorang pemimpin maka ia akan mampu menjadi pelita.
Setidaknya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Jika itu terwujud dan menjadi karakter jiwa para pemimpin dan pejabat negara, sungguh rakyat akan merasa aman dari segala ketakutan, mulai dari takut dianiaya, dizalimi, hingga takut menjalani kehidupan dengan masa depan suram.*
Sumber : https://m.hidayatullah.com
